ist.
                                                                Oleh: R. Wijaya DM*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 mendatang, akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati. Pesta demokrasi ini akan semakin menarik, lantaran munculnya beberapa calon kepala daerah pilihan rakyat berdasarkan kinerja, track record dan elektabilitas mereka yang mencuat di tengah masyarakat. Yang lebih menarik lagi – yakni Pilkada DKI Jakarta – ia merupakan barometer di setiap lini sekaligus pusat pemerintahan Republik Indonesia, sehingga yang menjadikan bakal calon memerlukan strategi jitu untuk memantik para voter (baca: pemilih).

Saat ini, Partai NasDem, HANURA, Golkar dan PDI Perjuangan mengusung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Partai Gerindra dan PKS menetapkan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai bakal calonnya. Serta Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Namun, yang mesti diperhatikan oleh calon pemimpin DKI Jakarta, yakni bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebab, pemilih Jakarta sangat cerdas dalam menentukan pemimpinnya, dan mereka butuh kepala daerah yang visioner dan berani mengambil keputusan yang tidak populis. Hal ini berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang sering kali ditunggangi dengan kepentingan politik. Disinilah kepiawaian pemimpin Jakarta dalam berkomunikasidengan elit Partai untuk memajukan tanah Betawi ini.

Penulis berpendapat, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan di Jakarta, diantaranya kemiskinan, kesenjangan sosial, upah buruh, transportasi, kemacetan, dan lain sebagainya. Demikian ini tak bisa dielakkan bagi para calon pemimpin Jakarta untuk meyakinkan masyarakatnya yang multi kultur dari Sabang sampai Marauke ini.

Belum lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat Jakarta siap menghadapinya. Pergaulan regional ini cukup bagus demi menguatkan perekonomian makro dan mikro rakyat Jakarta, serta membangkitkan semangat masyarakat untuk menjadi interpreneur.

Nah, disinilah peran penting bakal calon untuk mensosialisasikan program kerja untuk menata kota Jakarta menuju Indonesia Hebat, yang selaras dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi – JK. Sebab, pemerintah daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat agar tidak tumpah-tindih dan menghasilkan kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Menurut jadwal KPUD DKI Jakarta, pemilihan atau pencoblosan akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2017 mendatang. Masih ada waktu untuk menggalang kekuatan politik untuk menguatkan basis suara. Sebab, pemilih Jakarta butuh kepastian dalam menentukan pilihannya, tidak sekedar politik lipstick, yang biasa diumbar oleh calon pemerintah daerah.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh calon pemimpin Jakarta, diantaranya. Pertama, mengakomodir semua kepentingan rakyat Jakarta yang multi kultur. Kedua, tidak terjebak pada kepentingan elit politik tertentu. Ketiga, sinergitas pemimpin Jakarta dengan pemerintah pusat.

Demikian itu merupakan hal terpenting diketahui oleh calon pemimpin Jakarta agar tetap bekerja sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Karena tanah air diraih dengan tetesan darah para pejuang dan pemikiran pemimpin bangsa ini yang tak bisa dilupakan. Apalagi berbicara tentang Jakarta yang memiliki sejarah panjang mulai dari terbentuknya Negara hingga saat ini. 

Menurut hemat saya, pemilih Jakarta mesti mengetahui calon pemimpinnya, mulai dari kemampuan manajerialnya, komunikasi politiknya, kepiwaiannya dalam mengelola daerah, serta yang lainnya. Karena jangan sampai ada kebuntuan di dalamnya yang mengakibatkan program kerja berjalan di tempat.

*Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.