ist.

Saat ini, situasi pemerintah Indonesia mulai dari tingkat daerah hingga Nasional, rata-rata mengalami krisis keteladanan dan tata kelola pemerintah yang buruk. Pasalnya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, mampu memahami suatu kondisi daerah yang dipimpinnya, anti korupsi, santun, cakap dalam segala hal dan bisa merangkul semua golongan. Apalagi di Indonesia terdapat beraneka ragam suku, agama, budaya dan adat istiadat yang sebagian di daerah masih bisa dibilang sangat kental serta sakral. Melihat dari paradigma rakyat Indonesia yang dapat dikatakan masyarakat yang baru berkembang dan sangat mudah terbawa oleh arus perkembangan modern serta terjebak isu global, tentunya sangat rawan dengan konflik internal pemerintah maupun eksternal.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta secara khusus menjadi sorotan Nasional, bahkan Internasional dalam hal kepemimpinan dan penerapan kebijakan publik. Dinamika tersebut merupakan barometer bagi pemerintah daerah lainnya, akibat posisinya yang sangat strategis sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan peredaran uang mencapai 40% dari total peredaran uang di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi perhatian utama dalam mengelola dan menangani permasalahan rakyatnya.

Diketahui, bahwa Basuki T. Purnama, Gubernur DKI Jakarta dengan ciri khasnya yang tegas dan konsisten dalam menerapkan peraturan dan menegakkan hukum terutama mengeluarkan kebijakan publik di sektor kesejahteraan sosial; pemberdayaan masyarakat, pengentasan buta aksara melalui pendidikan gratis (Kartu Jakarta Pintar), relokasi warga dari bantaran sungai ke rumah susun dan sebagainya. Itu merupakan rentetan dari kebijakan publik yang diterapkan selama 3 (tiga) tahun terakhir, terlepas dari kekurangan dan kelemahan Sang Gubernur. Namun, topik utama yang dibutuhkan rakyat Jakarta adalah untuk siapa program-program kesejahteraan sosial tersebut? Dibalik relokasi ada keuntungan bagi para pengusaha properti. Rakyat Jakarta masih merasakan kurang puas terhadap kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Dukungan program bantuan permodalan dengan bunga yang kecil belum mendapatkan tempat istimewa dalam kebijakan publik. Hal ini ditandai di antaranya minimnya resapan APBN tahun 2015 yang hanya mencapai 19,5%.

Kepemimpinan senantiasa berkembang dan sangat mempengaruhi kinerja birokrasi yang berdampak pada kepuasan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sendi-sendi sosial dan budaya yang hidup dan telah lama berkembang di masyarakat, mestilah dijaga dan diberdayakan. Kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial mengakibatkan terjadinya konflik horizontal. Untuk mengurangi persoalan tersebut, maka pemerintah harus melakukan rekayasa sosial. 

Doc.ASGJ
Narasumber:

Basuki T. Purnama (Gubernur DKI Jakarta)*
Adhyaksa Dault (Tokoh Jakarta)
Lisman Manurung, Ph.D (Dosen Pascasarjana UI)
Said Salahudin (Pengamat Politik)

Waktu dan tempat:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 November 2015
Waktu : 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : Aula Asrama Sunan Gunung Jati, Jl. Bunga No. 21 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur

*Dalam konfirmasi

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.