R. Wijaya DM*

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menetapkan Ir. Joko Widodo menjadi calon Presiden RI pada hari Jumat, 14 Maret 2014 di kantor pusat partai berlambang banteng tersebut. PDI-P pun beralasan, dengan majunya Jokowi, panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini, menjadi capres pada pemilihan Presiden 2014 lalu, diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik .

Setelah itu, di hari yang sama, Jokowi lansung mendeklarasikan diri di Rumah Si Pitung alias jagoan Betawi itu di Marunda, Jakarta Utara. Kala itu ia tidak ditemani oleh petinggi partai pimpinan Megawati tersebut, namun ia hanya dikawal oleh beberapa orang saja .

Tidak butuh waktu lama, Jokowi memilih mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla sebagai calon Wapresnya. Keduanya pun mendekralasikan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres 2014 pada hari Senin, 19 Mei 2014 di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta. Pasangan ini didukung koalisi PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai NasDem. Mantan Walikota Solo ini beralasan, bahwa JK memiliki integritas yang baik. Selain itu, JK dinilai juga berpengalaman di bidang ekonomi dan politik .

Kemudian, di hari yang sama, Jokowi-JK mendaftarakan diri sebagai pasangan bakal capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka mendaftar dengan didampingi oleh para petinggi 4 partai pendukungnya, atau biasa disebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) .

Lantas, pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendaftarakan diri juga ke KPU pada 20 Mei 2014. Prabowo-Hatta menjadi pasangan kedua sekaligus terakhir yang mendaftar sebagai peserta pilpres. Prabowo-Hatta didampingi rombongan koalisi, yakni dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB), alias Koalisi Merah Putih (KMP) .

Janji-janji Kampanye Jokowi-JK

Sesuai proses pemilihan Presiden, maka Jokowi-JK mengikuti masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selama kampanye, Jokowi-JK menjanjikan ada sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Berikut inti dari sembilan program tersebut, antara lain:

Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Sehat” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Polemik Jokowi-JK 

Sebelum dan setelah menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menurut saya telah memunculkan berbagai polemik. Adapun persoalannya sebagai berikut:

Pertama, Jokowi melanggar UU 11/2010 tentang Cagar Budaya karena mendeklarasikan diri sebagai capres di rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara pada Jumat, 14 Maret 2014 lalu. Dalam UU tersebut disebutkan, bangunan cagar budaya hanya boleh digunakan untuk kepentingan agama, budaya dan wisata, bukan untuk politik. Ada pun sanksi bagi yang melanggar UU tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 112. Apabila disalahgunakan pemanfaatannya, maka bisa hukum dengan 5 tahun penjara atau denda Rp.500 juta. Kalau pelanggarnya pejabat negara maka hukumannya ditambah 1/3 dari yang telah ditentukan .

Selanjutnya, Pemerintahan Jokowi-JK melanggar UU APBN terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 3 November 2014. Sebab, penerbitan `Kartu Sakti` dilakukan tanpa persetujuan DPR RI dan dilakukan tanpa landasan hukum yang benar .

Kemudian, Pemerintahan Jokowi-JK melanggar UU APBN 2014 tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena menaikkan harga BBM pada hari Selasa, 18 November 2014. Padahal dalam APBN 2014, pemerintah menetapkan harga minyak dunia sebesar 105 dolar AS per barel. Sementara, saat itu harga minyak turun di kisaran 75 dolar AS per barel. Bukan itu saja, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM itu telah melanggar aturan yang berlaku, bahwa Presiden menaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR RI. Hal itu tidak sesuai dengan UU APBN pasal 7 ayat 6a, yang berbunyi: pemerintah hanya dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR bila harga minyak dunia naik hingga 15 persen di atas asumsi APBN . Dan hal tersebut melanggar janji kampanye Jokowi-JK.

Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK tidak konsisten dalam penegakan hukum karena melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung RI pada Kamis, 20 November 2014 di Istana Negara. Padahal, ia merupakan mantan kader Partai NasDem dan pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Sehingga masyarakat menduga, ada kepentingan politik dalam penegakan hukum di Indonesia . Dan hal tersebut melanggar janji kampanye Jokowi-JK.

Dan terakhir, Presiden Jokowi lamban dalam menentukan pengganti Jenderal (Purn) Pol. Sutarman. Pasalnya, Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan olehnya untuk menjadi calon Kapolri dan telah dipilih DPR RI, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Januari 2015. BG tersangka atas dugaan kasus transaksi mencurigakan. BG diduga terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai kepala biro Kepala Pembinaan Karier di Polri. Dan hal tersebut melanggar janji kampanye Jokowi-JK.

Pemerintahan Jokowi-JK banyak menuai persoalan dikarenakan ketidakstabilan politik internal partai pendukungnya, terutama di tubuh PDI Perjuangan, yang nota bene partai Jokowi bernaung. Terlebih lagi, diduga Jokowi tertalu diintervensi oleh KIH dalam menentukan setiap kebijakannya.

Meskipun, Jokowi-JK memiliki kedudukan tertinggi dalam eksekutif, namun mereka kelihatannya tidak mampu mengambil tindakan sesuai kepentingan Negara. Sehingga, ia terkesan lamban dan sering menabrak aturan untuk memuluskan keinginan orang disekelilingnya.

Jadi, saya menyarankan kepada Jokowi-JK seharusnya bertindak sebagai kepala Negara yang berdiri atas nama rakyat, bukan pemimpin yang gampang dipengaruhi oleh petinggi partai KIH. 

*Penulis adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta dan warga Asrama Sunan Gunung Jati (ASGJ)



Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.