“Pengaruh Politik dan Hukum Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN”

Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok. Dimana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015.

Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran  bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA, yaitu:

Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau di bawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.

Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi.

Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.

Selain itu, yang lebih urgen adalah dengan fokus pada persoalan-persoalan politik, diyakini pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak akan fokus untuk menguatkan daya saing industri Nasional menghadapi implementasi MEA awal 2016. Meski pun secara matematis masih ada waktu kurang lebih satu tahun bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri. Jika pemerintah fokus kepada persoalan politik, waktu tersebut juga tidak akan termanfaatkan secara efektif.

Belum lagi terdapat beberapa tantangan dari segi hukum yang harus dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Nantinya akan terjadi permasalahan untuk memilih hukum mana yang dipakai jika terjadi sengketa antar negara ASEAN yang menjalin kerjasama ekonomi. Perbedaan ketertiban hukum antara negara-negara ASEAN juga menjadi hambatan hukum tersendiri dalam menjalin kerjasama.

Untuk itu, menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri untuk mengurangi persoalan politik dan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, diskusi publik ini terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam sorotan politik dan hukum, agar publik dan para pemuda Indonesia memahami dan mempersiapkan secara dini untuk menghadapi program tersebut.

Adapun waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal  : Sabtu, 21 Maret 2015 M
                          Sabtu, 30 Jumadil Awal 1436 H
Waktu             : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat           : Aula Asrama Mahasiswa Islam Sunan Gunung Jati
                           Jln. Bunga No. 21 Matraman Jakarta Timur 13140

Pembicara      :
Ahmad Yani, SH, MH (Praktisi Hukum dan Politisi PPP)*
M. Hatta Taliwang (Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta)
Said Salahudin (Pengamat Politik)

*Masih dalam konfirmasi

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.